IMG-20160614-WA0001Beijing-Upaya Indonesia selama ini untuk meningkatkan akses pendidikan pada perempuan memperoleh apresiasi dari masyarakat internasional. Apresiasi berupa UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education itu diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penghargaan diserahkan oleh Utusan Khusus UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk Kemajuan Pendidikan Anak Perempuan dan Perempuan, yang juga Ibu Negara Tiongkok, Peng Liyuan, Senin(6/6), di Balai Agung Rakyat, Lapangan Tiananmen, Beijing, Tiongkok.

Wartawan Kompas, Aloysius B Kurniawan, dari Beijing, melaporkan, pemberian penghargaan digelar dalam acara kenegaraan yang juga dihadiri Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova, Menteri Pendidikan Tiongkok Yuan Guiren, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Tiongkok untuk UNESCO Du Yue, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Soegeng Rahardjo, dan sejumlah perwakilan negara lain. Penganugerahan penghargaan ini merupakan rangkaian dari seminar internasional mengenai pendidikan anak perempuan dan perempuan, di Beijing, 4-7 Juni 2016.

UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education diterima oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud Ella Yulaelawati. Selain Indonesia, penerima UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education adalah Evernice Munado, Direktur Female Students Network Trust dari Harare, Zimbabwe. Penerima UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education juga mendapatkan hadiah uang 50.000 dollar Amerika Serikat (Rp 668 juta).

Kemdikbud menerima penghargaan karena menerapkan program peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak perempuan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis masyarakat serta menjalankan pengarusutamaan jender sejak usia dini. Adapun lembaga swadaya masyarakat Female Students Network Trust mendapatkan penghargaan berkat usaha untuk menguatkan perempuan pelajar menyadari hak-hak mereka serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan responsif.

Sejak 2013, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud melakukan berbagai usaha pengarusutamaan jender. Usaha itu berupa penyiapan buku-buku tentang jender bagi pengajar, membuat buku saku tentang jender, mengalokasikan anggaran berbasis jender, mengimplementasikan program Bunda PAUD; satu desa satu PAUD; PAUD di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T); pelatihan; serta kuliah di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pengajaran PAUD.

“Hadiah UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education senilai 50.000 dollar AS akan kami manfaatkan untuk membuat bahan pelatihan para guru dan orangtua PAUD. Uang itu juga untuk menyediakan pusat bermain yang berperspektif jender dan bias dijangkau semua kalangan,” kata Ella.

Pendidikan setara

Dalam sambutannya, Peng Liyuan mengatakan, kesetaraan pendidikan menjadi dasar bagi peradaban. Karena itu, pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk menyiapkan pendidikan yang setara bagi siapapun.

“Kami terus menrus mengusahakan agar pendidikan untuk anak-anak tercukupi. Kami juga endorong terwujudnya kesetaraan jender dalam pendidikan, seperti disampaikan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam Global Summit of Women bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam hak, kesempatan, dan alokasi sumber daya,” ucap Peng Liyuan.

Menurut sensus Nasional Tiongkok 2010, mayoritas orang dewasa di Tiongkok yang buta aksara didominasi kaum perempuan, mencapai 73.8%. “Tujuan kami masih jauh dan tantangan kami besar. Kami harus terus menerus bekerja keras untuk menyediakan layanan pendidikan setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi siapapun,” ucap Peng Liyuan.

Tiongkok telah menyumbangkan dan 10 juta dollar AS kepada UN Women (Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaran Jender dan Pemberdayaan Perempuan) yang ditujukan bagi dukungan implementasi pendidikan terhadap anak perempuan dan perempuan.

Bokova mengatakan, perempuan di dunia masih memiliki hambatan besar untuk mendapatkan layanan pendidikan. Ada sekitar 22 juta perempuan yang putus sekolah sehingga banyak diantara mereka yang tidak memiliki keterampilan bekerja.

Secara terpisah, aktivis United Nations Girls Education Initiative, Caecilia Victorino Soriano, mengungkapkan, 19% perempuan muda di negara-negara berkembang hamil sebelum usia 18 tahun. Sebanyak 22% diantaranya berada di Asia Selatan, sedangkan 8% di Asia Pasifik Timur. Kehamilan dini mengakibatkan mereka putus sekolah dan mendapat stigma dari lingkungan sekitarnya.

Country Director Handicap International Tiongkok Alessandra Aresu menyampaikan, dari sekitar 1 milyar penyandang disabilitas di seluruh dunia, 85 juta orang diantaranya berada di Tiongkok dan lebih dari setengahnya adalah anak-anak perempuan serta perempuan.

“Anak perempuan dan perempuan difabel paling banyak menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, marjinalisasi, penganiayaan, dan eksploitasi. Karena itu, sangat penting membangkitkan kesadaran kesetaraan jender bagi anak perempuan dan perempuan difabel di antara pemangku kepentingan, para peneliti, dan media,” katanya. (Dikutip dari Harian Kompas Edisi Selasa, 7 Juni 2016).