Pendidikan Anak Usia Dini di perbatasan membutuhkan perhatian nyata dari pemangku kepentingan di daerah.

Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu hak asasi anak-anak, tak terkecuali yang tinggal di daerah perbatasan. Hal ini sejalan dengan salah satu visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019, yaitu meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan. Khusunya bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ella Yulaelawati mengatakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi masyarakat yang terpinggirkan, khususnya di daerah 3T (terdepan,terluar dan tertinggal), termasuk daerah perbatasan, adalah memberikan layanan PAUD bagi anak usia dini di daerah-daerah perbatasan, khususnya di daerah-daerah perbatasan yang belum mendapat layanan PAUD.

“Yang paling penting dalam memberikan layanan kepada anak usia dini, termasuk anak-anak yang tinggal di daerah perbatasan, adalah dengan memberikan pola pengasuhan dan kasih sayang yang tepat. Jika kita mampu memberikan kaasih sayang pada anak-anak, kita akan menstimulasi satu triliun sel otak anak yang sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak di masa yang akan depan.” kata Ella.

Tugas tersebut memang tidak mudah. Ella mencatat setidaknya ada tujuh persoalan mendasar terkait dengan peaksanaan PAUD di daerah perbatasan. Pertama, masih rendahnya angka partisipasi anak usia dini, terutama usia 3-4 tahunyang memperoleh layanan PAUD di berbagai lembaga PAUD. Kedua, terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas yang tersedia di lembaga PAUD, serta pada umumnya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketiga, masih terbatasnya tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang memenuhi kualifikasi dan kopetensi yang ditetapkan, serta pada umumnya belum memperoleh perlindungan, kesejahteraan dan penghargaan yang memadai. Keempat, belum semua desa memiliki lembaga Layanan PAUD. Kelima, terbatasnya dukungan dana (APBN,APBD, dan partisipasi masyarakat) untuk mendukung perluasan layanan PAUD di daerah perbatasan. Keenam, masih terbatasnya sosialisasi pentingnya layanan PAUD berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketujuh, persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat didaerah perbatasan.

Melihat persoalan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Ella mengatakan, tahun ini, pemerintah telah menyediakan dana alokasi khusus bantuan operasional PAUD (DAK BOP PAUD) sebesar Rp.3,3 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp.2,2 triliun.

Selain itu, pihaknya telah mengambil langkah kebijakan. Pertama, program penuntasan satu desa satu PAUD, terutama didesa-desa yang belum mendapatkan layanan PAUD. Sampai 2015, dari 74.053 desa yang ada di seluruh Indonesia, baru 72,29 persen desa yang memiliki layanan PAUD. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas PAUD untuk daerah 3T, termasuk daerah perbatasan, antara lain dalam bentuk alat permainan Edukatif dan pembangunan unit gedung baru(UGB)PAUD. Ketiga, perintisan program PAUD barudi desa-desa yang belum terdapat layanan PAUD. Keempat, memberikan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) bagi 180 ribu lembaga PAUD, termasuk yang berada didaerah-daerah perbatasan. Kelima, mendorong Dana Desa untuk pembinaan PAUD.

Merujuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD per 17 januari 2017, Ella menyebutkan jumlah lembaga PAUD di daerah perbatasan di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 7.444 lembaga PAUD, yang tersebar di 43 Kabupaten/kota daerah perbatasan di 13 propinsi dengan jumlah tenaga pengajar 2.451 orang. Adapun jumlah anak usia dini yang mengikuti program PAUD, baik dalam bentuk Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain maupun taman penitipan anak dan Satuan PAUD Sejenis seperti, POSPAUD di daerah perbatasan, diperkirakan sebanyak 170.580 anak. “Mereka sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah yang kurang tersentuh layanan PAUD.” ujar Ella.

Ella menambahkan, layanan PAUD di daerah perbatasan Indonesia telah dilaksanakan di sejulmak kabupaten yang termasuk daerah perbatasan, diantaranya kabupaten Kupang (Propinsi NTT), Kabupaten Bintan, Natuna, Karimun, dan Kota Batam (Propinsi Kepulauan Riau).Selain dalam bentuk pembangunan PAUD baru, program layanan lain yang diberikan didaerah perbatasan adalah bantuan operasional penyelenggaraan anak berkebutuhan khusus PAUD (BOP ABK) dan bantuan PAUD Layanan Khusus (PAUD LK) yang diberikan di kabupaten Bintan dan Kota Batam. ABK PAUD diberikan dengan besaran Rp.1,5 juta per anak, sedangkan bantuan PAUD LK Rp.25 juta per lembaga PAUD.

“Diharapkan dengan program-program layanan yang diberikan dapat meningkatkan jumlah angka partisipasi anak usia dini di daerah perbatasan yang memperoleh layanan PAUD secara holistik-intergratif, yang mencakup layanan pendidikan, perawatan, pengasuhan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan kesejahteraan sosial anak usia dini, serta meningkatkan dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan layanan PAUD secara berkualitas kepada generasi emas bangsa.” kata Ella.

sumber dari harian Tempo.

gambar diambil dari Google.com